Jumat, 3 Februari 2017, 11:04

Strategi Pembinaan SDM dalam Pelayanan Catin di KUA Kecamatan

Oleh : M.Harfin Gelora, S.Ag,.M.H.I (Kepala KUA Kec. Lubuklinggau Barat I)

Era reformasi dan otonomi daerah yang telah bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam bidang sosial, politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pejabat terdepan Kementerian Agama perlu dipersiapkan untuk dapat melihat secara benar perubahan-perubahan itu sekaligus mengantisipasi timbulnya dampak negatif bagi kehidupan beragama.

Dampak yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di era reformasi dan otonomi daerah ini tidak saja harus disikapi dengan bijak melainkan harus ada tindakan yang mendasar dari para pemimpin khusus KUA di daerah dengan cara meletakan dasar pelayanan yang berkualias dan memiliki makna yang luas sehingga masyarakat atau pun instansi terkait merasa puas adanya.

Pelayanan yang berkualitas dimaksud adalah tentu saja pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan atau pengguna jasa (customer). Pelanggan yang dimaksud adalah orang yang dilayani atau orang yang membutuhkan pelayanan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, antara lain pelayanan terhadap calon pengantin. Kenyataan di lapangan masih banyak pelayanan masyarakat, seperti calon pengantin ini yang belum dirasakan manfaatnya secara kepuasan batin bagi yang menerima pelayanan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain (1) padatnya pelayanan sementara tenaga pelayanan terbatas, (2) banyaknya masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya tentang pelayanan yang ada di KUA, (3) di berbagai daerah hal ini ditambah dengan lemahnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan, dan masih banyak faktor lainnya sehingga pelayanan di KUA belum bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai harapan banyak pihak.

Hal di atas sebenarnya bisa dieliminir untuk daerah-daerah tertentu, seperti di kota besar, dimana tenaga pembantu pelayanan memungkinkan, dan sarana pendukung dapat dengan mudah dilengkapi. Sementara di daerah yang masih sangat terbatas tentu memerlukan pemikiran dan tindakan nyata dari pimpinan birokrasi di atasnya dalam hal ini Kementerian Agama.

Dari uraian di atas, sangat terang bagi kita bahwa permasalahan yang terjadi dalam hal pelayanan di KUA Kecamatan adalah lemahnya pelayanan dikarenakan adanya ketidaksinkronan antara mekanisme kerja KUA dengan keinginan masyarakat yang akan dilayani. Ketidaksinkronan pemahaman kerja antara KUA dengan yang dikehendaki masyarakat. Masyarakat secara psikologis menghendaki pelayanan cepat sesuai dengan keinginan yang sudah dirancang sejak lama dan sesuai dengan hari keberuntungan, sementara mekanisme kerja KUA sudah ditetapkan sesuai urutan dan prioritas kerja. Dengan kata lain, pelayanan yang diberikan oleh KUA belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat dalam arti komunikasi yang belum berakar antara KUA dengan masyarakat. Komunikasi dimaksud adalah bentuk pelayanan prima yang harusnya diberikan oleh KUA kepada masyarakat sebagai penerima jasa

Dalam KMA 153 Tahun 2009 Tentang Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa salah satu Programnya adalah Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab melalui penataan pegawai dengan menerapkan sistem pembinaan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi. Lebih lanjut dipaparkan bahwa salah satu prinsipnya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi. Selaras dengan semboyan pelayanan prima maka hal tersebut semestinya menjadi gerbang yang menjadi pencerahan bagi Kementerian Agama Yang Bersih Dan Berwibawa. Karena kewibawaan harus didukung oleh profesionalisme yang tinggi. Baik secara akhlak maupun kompetensi.

Namun apabila kita berkaca pada realita yang ada, di tubuh Kementerian Agama masih terdapat elemen-elemen yang kurang optimal menjalankan perannya disebabkan kurangnya etos kerja dan kompetensi yang menjadi generator kinerja sebuah satuan atau unit kerja. Disadari atau tidak hal ini menjadi karat yang lama-kelamaan akan merobohkan sendi-sendi kemegahan Kementerian Agama kita. Terutama di bagian terkecil atau ujung tombak Kementerian Agama di daerah termasuk yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagai gambaran secara kasar, masih didapati karyawan yang belum mampu menguasai atau bahkan membaca ayat Suci Al-Quran secara baik. Atau mungkin kita banyak menemukan pegawai yang masih Gaptek belum dapat mengimbangi perkembangan teknologi, belum dapat menggunakan surat elektronik. Dan masih banyak lagi kelemahan yang lain yang mesti kita instropeksi dan bukannya malah ditutupi atau dihelah.

Padahal sebagai seorang abdi bangsa kita semestinya menyadari bahwa kita harus menjadi pelopor dalam pengembangan pembangunan bangsa ini. Bagaimana kita dapat dijadikan panutan jika kita sendiri masih dalam posisi serba kekurangan, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT QS. Al Baqarah : 44 yang artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?

Sudah saatnya kondisi ini kita perbaiki agar tujuan pembangunan dan lebih jauhnya tujuan hidup sebagai seorang manusia mencapai kebahagian dunia dan akhirat dapat terwujud secara ideal. Meski kita harus bekerja keras berupaya belajar dan memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Dalam KMA 373 Tahun 2002 Pasal 88 disebutkan bahwa tugas dari Seksi Urusan Agama Islam adalah mengadakan pelayanan di bidang kepenghuluan, bimbingan keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit kerja yang bernaung dan membantu kegiatan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota terutama dalam bidang urusan agama Isam tersebut. Dalam bidang kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk, beserta pelaporannya secara berkala dengan program kerja yang terukur dan terarah.

Di bidang Administrasi Perkantoran masih diperlukan pembinaan dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pengarsipan. Di bidang pemahaman hukum, masih didapati kesulitan dalam hal mengatasi masalah yang rumit yang diakibatkan karena pemahaman masyarakat yang kurang mendalam terhadap sebuah aturan, sebagai contoh adanya perkawinan di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai pria, kebanyakan mereka memaksa untuk dilaksanakan pernikahannya segera sementara izin dispensasinya belum diperoleh. Hal ini pun diperparah karna calon mempelai wanitanya telah hamil dahulu dan usianya belum mencapai 16 tahun, hal ini dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bersipat menghambat dan bertele-tele, hal ini selalu menjadi kendala yang harus dipecahkan oleh kepala KUA yang selalu memberikan rujukan sesuai aturan yang ada. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bersipat pembengkakan biaya pengajuannya yang dirasakan cukup berat oleh masyarakat karna harus melalui pengadilan agama untuk mendapatkan rekomendasi nikah dibawah umur. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan nikah, punya tanggungjawan moral tersendiri. Tidak sekedar mengakui keabsyahan secara administrasi, tetapi bertanggungjawab agar sang mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang berumahtangga. Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Menjadi tugas dan wewenang KUA untuk menjalankan tugas pencatatan atas peristiwa nikah tersebut, dan sekaligus memberikan bimbingan kepada calon mempelai untuk pembekalan berumahtangga.

Namun dalam perjalanan berumahtangga, banyak persoalan yang timbul dan tak sedikit yang berakhir pada perceraian. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA, sebagaimana dikutip dalam Saputra, 2011), pada2010 ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia.

Menurut sumber data yang sama, pada tahun 2013 ada 319.066 permohonan cerai (baik cerai gugat dan cerai talak) yang dikabulkan oleh putusan mahkamah syariyyah/pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia. Tiga provinsi dengan jumlah kasus cerai terbanyak adalah Jawa Timur, 83.201 peristiwa (26,08 persen), Jawa Tengah, 68.202 peristiwa (21.38 persen)dan jawa barat. Dengan demikian, di ketiga provinsi tersebut saja, persentase peristiwa cerai mencapai 66,94 persen dari total peristiwa cerai nasional.

Diantara faktor-faktor penyebab perceraian yang diklasifikasikan pengadilan agama adalah faktor moral (poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggungjawab), kawin dibawah umur, menyakiti jasmani (kekejaman jasmani, kekejaman mental), dihukum, cacat biologis, dan terus menerus berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan). Sebagai bagian dari upaya menekan jumlah angka perceraian di Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Tujuan pelaksanaan suscatin/kursus pranikah tersebut antara lain adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yang dimaksud keluarga sakinah dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan materiil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

Persoalannya adalah apakah bimbingan pranikah di KUA tersebut sudah menjawab kebutuhan calon pengantin dalam membina rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah? Apakah durasi bimbingan, materi bimbingan, metode bimbingan, tenaga pembimbing dan dukungan pembiayaan telah memadai untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan bimbingan pranikah tersebut? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi pelaksanaan bimbingan ? Hal lain yang juga penting dikaji ialah mengingat penyiapan kehidupan berkeluarga bukan saja menjadi perhatian Kementerian Agama, tetapi juga instansi pemerintah lain seperti BKKBN. Di dalamnya dibutuhkan koordinasi dan sinergi antarinstansi seperti apa yang selama ini terjalin dalam kaitannya dengan program penyiapan keluarga atau bimbingan pranikah?

Bagaimana pun, semua hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih memerlukan penelitian. Dalam bentuk seperti apa penyelenggaraann bimbingan oleh KUA, atau sebaliknya, bagaimana KUA memberikan pembinaan, membekali ketrampilan dan melakukan pengendalian. Berikutnya, adalah menyangkut kinerja, atau evaluasi kegiatan bimbingan yang dilakukan selama ini. Selama ini mereka adalah para penghulu yang telah biasa membantu Kepala KUA setempat. Namun sejauh ni, belum pernah ada penelitian yang secara khusus ditujukan untuk mengenal secara dekat pelaksanaan pembinaan pranikah. Maka penelitian tentang hal itu dianggap penting. Dengan penelitan akan diperoleh masukan berharga bagi kepentingan yang lebih luas, bukan hanya bagi kepentingan pencatatan, tapi juga dalam rangka menciptakan masyarakat berkeadilan dalam berkesejahteraan

Masalahnya adalah: Kenapa bimbingan pranikah diperlukan di wilayah layanan oleh KUA, bagaimana mekanisme dan sistem penyelenggaraan kegiatan bimbingan pranikah dengan pencatatan Pernikahan oleh KUA setempat, dan ada persoalan apa saja yang menyangkut tugas Pembimbingan tersebut. Penelitian bertujuan memperoleh kejelasan penyelenggaaraan bimbingan pranikah adalah menggali persoalan secara mendalam dengan mengenali beberapa aspek pendukung dan penghambatnya.

Melalui riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan program bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif atau lintas kasus (cross-case study), untuk mengkaji berbagai aspek pelayanan bimbingan pranikah dalam konteks penyedia layanan (KUA) yang berbeda, baik dari segi lokasi, kapasitas sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Editor : Eko Suprapto

Berita Lainnya
Rabu, 8 Februari 2017, 08:50

Menikahi Wanita Yang Hamil Duluan, Haramkah?

Selasa, 31 Januari 2017, 14:38

Shadaqah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Selasa, 4 Oktober 2016, 12:50

GELAR HAJI DAN KETELADANAN SOSIAL

Rabu, 14 September 2016, 21:56

MENGAWAL GENERASI MEMERANGI NARKOBA

Rabu, 14 September 2016, 20:40

Quran Cetak 3 Ulu yang Bersejarah