Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenag Sumsel

  • Tue, 12 Nov 2019, 07:36
  • Kategori : kepegawaiansumsel
  • 2261 kali

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Dalam rangka upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi, sejak tanggal 18 Desember 2012, Menag telah mencanangkan bahwa Kemenag siap membangun zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Tujuan pencanangan ini agar predikat KKN tidak melekat pada Kemenag.

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kanwil Kemenag Sumsel telah membentuk Tim Reformasi Birokrrasi melalui SK Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Nomor: 63 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja. 

       Tugas Tim Pengarah:
  • Memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenag Sumsel tahun 2015-2019;
  • Mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenag Sumsel tahun 2015-2019;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, konsisten, terarah dan berkelanjutan
 
 
       Tugas Tim Pelaksana:
  • Merancang rencana tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 Area Perubahan;
  • Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2015-2019;
  • Mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesesuaikan kebutuhan stakeholder;
  • Berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan agen perubahan Kanwil Kemenag Sumsel.

       Memiliki kewenangan:

  • Mengakses data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  • Melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada satuan organisasi atau satuan kerja instansi vertikal dan unit pelaksana teknis yang telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi diserta dengan data yang dibutuhkan;

Untuk mencapai akselerasi Reformasi Birokrasi pada Kanwil Kemenag Sumsel, menetapkan 8 Area Perubahan yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Hukum dan Perundang-Undangan, Pokja Penataan & Penguatan Organisasi, Pokja Penguatan Taat Laksana, Pokja Penataan Sistem SDM Aparatur, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan, dan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Artikel Terkait