Selasa, 25 Oktober 2016, 14:36

Info Prosedur - Perpanjangan Izin KBIH

lihat juga: pendirian madrasah / pontren

Persyaratan :
  • Surat Permohonan Izin Perpanjangan Yayasan/KBIH
  • Akta Notaris Pendirian Yayasan
  • Memiliki Sekretariat/Kantor
  • Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan
  • SK Pembimbing Tetap
  • SK Terakhir Izin Pendirian
  • Rincian Biaya Yang Dipungut
  • Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota
  • Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir
  • Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup
Prosedur :

Penyelenggara KBIH mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi izin perpanjangan Yayasan/KBIH secara tertulis ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Kakan kemenag Kabupaten/Kota domisili KBIH dengan melampirkan :

  • Akta Notaris Pendirian Yayasan
  • Susunan Pengurus/Struktur Kepengurusan
  • SK Pembimbing Tetap
  • SK Terakhir Izin Pendirian
  • Rincian Biaya Yang Dipungut
  • Rekomendasi KakanKemenag Kabupaten/Kota
  • Laporan Penyelenggaraan 2 Tahun Terakhir
  • Sertifikat Akreditasi KBIH Minimal Nilai C (Cukup)

Permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Haji & Umrah.

Tarif : Tidak Ada
Waktu Penyelesaian :
  • Kantor wilayah Kementerian Agama setelah memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin perpanjangan Yayasan/KBIH memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Dirjen Haji & Umrah di Jakarta selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan;

  • Dirjen Haji & Umrah akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) izin perpanjangan KBIH dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berkas permohonan diterima (persetujuan);

  • SK Persetujuan Dirjen Haji & Umrah tentang izin perpanjangan Yayasan/KBIH akan dikembalikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya segera di kembalikan kepada KBIH.

Dasar Hukum :

  • Berdasarkan UU Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah

  • Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/348 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah.

  • Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :Dt.VII.I/4/HJ.01/1024/2008 Tentang Ketentuan-Ketentuan bagi KBIH dalam Penyelenggaraan Haji.

Berita Lainnya
Jumat, 24 Februari 2017, 11:28

Kliping Koran Daerah, 23 Februari 2017

Jumat, 24 Februari 2017, 11:27

Kliping Koran Daerah, 22 Februari 2017

Jumat, 24 Februari 2017, 11:26

Kliping Koran Daerah, 21 Februari 2017

Jumat, 24 Februari 2017, 10:49

Kliping Koran 24 Februari 2017

Kamis, 23 Februari 2017, 14:50

Kliping Koran 23 Februari 2017