Minggu, 17 Juni 2012 – Pendis & Madrasah
BUDIMAN: LAKIP SEBAGAI PENGUKUR KINERJA

Palembang-umas,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang di singkat LAKIP sebenarnya bukan pekerjaan baru lagi bagi setiap instansi pemerintah. Namun minimnya pemahaman dan tekhnis pembuatannya, mendorong Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melalui Subbag Ortala dan Kepegawaian menggelar kegiatan orientasi penyusunan LAKIP bagi Kantor Kementerian Agama dan Madrasah se-Provinsi Sumamtera Selatan. Ini merupakan kegiatan angkatan ke-II yang di ikuti sebanyak 40 peserta dari Kankemeneag kabupaten Kota dan Madrasah yang baru saja selesai di gelar di Hotel Budi Palembang beberapa waktu lalu.

Dalam suratnya nomor:Kw.06.1/2/OT.01/276/2012 mengatakan bahwa tujuan Kanwil mengadakan orientasi ini ialah dalam rangka mensukseskan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel. Sehingga pegawai yang bertugas menuyun LAKIP di satuan kerja masing-masing memiliki kemahiran dan pemahaman yang cukup dalam menyusun LAKIP karena laporan ini sangat penting sebagai wujud atau indicator tercapainya kinerja pemerintah dengan baik.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Model Palembang, salah satu alumni orientasi kegiatan tersebut, melalui salah satu staffnya Ica mulai belajar membuat LAKIP untuk satkernya sebagaimana ia peroleh dari hasil orientasi.

Kepala Madrasahnya,Budiman,S.Pd.I,MM.Pd meminta kepada stafnya tersebut untuk serius membuat LAKIP. Ia mengatakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP merupakan dokumen penting yang harus di buat setiap Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi kepada pemberi amanat atau tugas. “LAKIP ini sebagai pengukur kinerja satuan kerja baik buruknya bisa di lihat dari LAKIP ini dan saya rasa saudari paham membuatnya karena telah mengikuti pelatihan” Ujar Budiman beberapa waktu lalu

Perlunya pemahaman tentang penyusunan LAKIP mengarah kepada beberapa peraturan bahkan instruksi Presiden. salah satunya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas. Untuk maksud tersebut di Departemen Agama telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen;

Beberapa peraturan di atas menunjukan bahwa betapa pentingnya membuat dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai raport dari pimpinan unit organisasi.

LAKIP sendiri merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa dokumen yang berisi gambaran perwujudan LAKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Beberapa fungsi penyusunan LAKIP di antaranya sebagai Suatu media hubungan kerja organisasi yang berfungsi informasi dan data yang telah diolah; Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai raport dari pimpinan unit organisasi; LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi; dan LAKIP sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Keikutsertaan peserta penyusunan LAKIP ini tentunya tidak lain ialah mampu memahami apa itu LAKIP, fungsi pembuatan LAKIP, Tujuan penyusunan LAKIP serta perintah penyusunan dan pembuatan LAKIP sehingga nantinya melalui para peserta, instansi pemerintah termasuk lembaga pendidikan mampu menyusun laporan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP ialah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat, Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan serta untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek. (tgh)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.205886 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 2264573
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.