Selasa, 16 Agustus 2011, 11:00 –
KANWIL KEMENAG SUMSEL APRESIASI PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL

Palembang-Humas,Paling lambat pada 31 Desember 2011, semua personal computer (PC) milik instansi pemerintah diharuskan sudah menggunakan perangkat lunak (software) legal. Untuk memenuhi target tersebut, Kemenag Sumsel kini mempercepat migrasi semua PC miliknya agar menggunakan perangkat lunak legal. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumsel melalui Kasubbag Hukmas dan KUB Saefudin, S.Ag mengatakan saat ini ada sekitar 107 satuan kerja negeri dan 169 KUA Kecamatan yang ada di Sumsel.

Saat ini yang sudah kita sosialisasikan / migrasi menggunakan Open Source Software (OSS) ubuntu dengan basis Linux baru terealisasi sekitar 75%. Jumlah itupun menurut dia belum termasuk madrasah swasta dan Pondok Pesantren. “Ada beberapa satuan kerja tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota yang sudah kita lakukan penginstalan OSS oleh Tim TIK Kanwil Kanwil Kemenag Sumsel yaitu Kabupaten MUBA, Kota Lubuk Linggau, Lahat, OKU, OKU Timur, dan Kota Pagar Alam,“jelas Saefudin. Dan lanjutnya untuk satuan kerja yang belum agar segera menyusul kita lakukan sosialisasi dan penginstalan OS ini. “dan kita harapkan sekitar bulan November seluruh satker negeri dan KUA Kecamatan sudah menggunakan OS ini,“harap Saefudin.

“Jika semua unit PC harus menggunakan operating system (OS) maupun perangkat lunak perkantoran legal berbayar, diperkirakan akan butuh dana yang sangat besar. Sementara OSS ubuntu yang sudah kami instalkan di unit tersebut tak berbayar dan legal. Bahkan di dalam perangkat lunak ubuntu dengan kode karmic koala itu sudah termasuk aplikasi perkantoran semacam word dan excel, “ ujar Saefudin saat membuka pengenalan OSS di Kankemenag Kota Pagar Alam, Senin (15/8) yang mengambil tempat di Ruang Pertemuan Kankemenag Kota Pagar Alam dan dihadiri seluruh satker, KUA dan madrasah swasta. Karena itu, lanjut dia, pada hari ini akan diadakan pelatihan tata cara penginstalan Linux ubuntu, pengenalan program office linux dan admin situs web. Di kesempatan itu dia juga mewanti-wanti agar PC milik satker, madrasah swasta dan Pontren yang sudah terinstal OSS agar tidak di instal ulang dengan OS lain, kecuali dengan perangkat lunak legal. “saya berharap agar penggunaan OSS legal ini segera di sosialisasikan kepada seluruh jajaran Kemenag Sumsel, dan jangan sampai masih ada beberapa satker negeri dan KUA Kecamatan masih menggunakan perangkat lunak tidak legal,“harapnya.

Dan agar dapat memenuhi tenggat waktu, maka diharapkan juga proaktif dari jajaran Kementerian Agama Sumsel untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban penggunaan OSS legal bagi seluruh instansi pemerintah. “kita Kemenag Sumsel siap, dan target bulan Nopember seluruh jajaran Kemenag Sumsel sudah menggunakan perangkat lunak legal ini,“jelas Saefudin

Sementara itu Koordinator Tim TIK Kanwil Kemenag Sumsel M. Akhfasyi mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini menekankan kepada seluruh satker agar memanfaatkan open source sebagai alternatif pengganti penggunaan software bajakan, dengan demikian di Kemenag Sumsel bisa menekan penggunaan software-software ilegal. Dan ketika ditanyakan bagaimana dengan satker yang tetap menggunakan perangkat lunak dengan berbayar, dengan diplomatis Pasi mengatakan bahwa untuk lembaga pemerintah tentu ini dianggap pemborosan karena harga software itu sendiri mahal. “yang perlu untuk mensosialisasikan secara bersama-sama bahwa open sources lebih murah dan lebih suistainable, hal ini sesuai dengan kebijakan dari Dewan TIk Nasional,“ujar Pasi. Dan ditambahkannya perangkat lunak berbasis open source dalam hal ini Linux tidak terlalu sulit dipergunakan, dan tergantung dari kemauan diri kita. “asalkan kita mau berubah untuk tidak menggunakan perangkat lunak bajakan dan beralih ke perangkat lunak yang legal tetapi gratis atau murah,“paparnya.

Seperti diketahui, 31 Desember 2011 adalah batas akhir migrasi sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menkominfo nomor 01/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).(hms)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.291121 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.68
Jumlah pengunjung: 3561278
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.