LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2015













KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan perkenannya, Laporan Capaian KinerjaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2015 ini dapat disusun.

Berbagai capaian yang diperoleh Kanwil Kemenag Prov. Sum-Sel selama periode Januari-Juni 2015 merupakan dukungan dan bantuan dari semua pihak, terutama kerjasama dengan Kementerian Agama RI. Namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan yang belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan, sehingga sangat diperlukan langkah-langkah penyempurnaan kinerja ke depan. Dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Program Kerja Kanwil Kemenag Prov. Sum-Sel Tahun 2015.

Akhirnya semoga laporan capaian kinerja ini ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2015

Kepala,

Drs. H. Hambali, M.Si

NIP. 195609041981031001

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ikhtisar Eksekutif iii

BAB I. Pendahuluan 1

1. Latar Belakang 1

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Kedudukan 2

4. Tugas Pokok dan Fungsi 3

5. Program Strategis 3

6. Permasalahan Utama 3

7. Sistematika Penyajian 3

BAB II. Perencanaan Kinerja 5

1. Program Sekretariat Jenderal 5

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenag 5

3. Program Bimbingan Masyarakat Islam 5

4. Program Pendidikan Islam 6

5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen 6

6. Program Bimbingan Masyarakat Katholik 6

7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu 7

8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha 7

9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 7

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 9

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 9

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenag 9

3. Program Bimbingan Masyarakat Islam 9

4. Program Pendidikan Islam 10

5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen 10

6. Program Bimbingan Masyarakat Katholik 10

7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu 11

8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha 11

9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 11

BAB IV. Penutup 12

1. Kesimpulan 12

2. Saran 12

Lampiran 13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015 ini memiliki 8 Program Anggaran yaitu: Sekretariat, Bimbingan Masyarakat Islam, Pendidikan Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katholik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Program Sekretariat Jenderal dengan Indikator Kinerja berupa: Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN; Pembinaan Administrasi Kepegawaian; Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN; Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana; Pembinaan Administrasi Perencanaan; Pembinaan Administrasi Umum; Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan; Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama; serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama.

Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan Indikator Kinerja berupa: Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf; Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat; Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam; Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

Program Pendidikan Islam dengan Indikator Kinerja berupa: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam; Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam; Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan madrasah; Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan tugas teknis lainnya pendis.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Indikator Kinerja berupa: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen.

Program Bimbingan Masyarakat Katholik dengan Indikator Kinerja berupa: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

Program Bimbingan Masyarakat Hindu dengan Indikator Kinerja berupa: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

Program Bimbingan Masyarakat Buddha dengan Indikator Kinerja berupa: Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha, Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha.

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Indikator Kinerja berupa: Pelayanan Haji dalam Negeri; Pembinaan Haji dan Umrah; Pengelolaan Dana Haji; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Realisasi Anggaran Kanwil Kemenag Prov.Sum-Sel sampai dengan Triwulan ke-II ini sudah mencapai 30%.

  1. Pendahuluan

    1. Latar Belakang

Pelayanan Pemerintah di bidang agama yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, yang merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (1) undang—undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Penciptaan Tata Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa serta Peningkatan Akses terhadap Pendidikan yang Berkualitas.

Selain yang berkenaan dengan manajemen penyelenggaraan haji yang secara terus-menerus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan, penyelenggaraan pelayanan dibidang pendidikan dan birokrasi hingga kini masih terasa dalam sorotan berbagai pihak, misalnya tentang kelembagaan, arah dan kontribusi penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di bawah Kementerian Agama terhadap pemecahan permasalahan tata kelola dalam upaya menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).

Berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaran ibadah haji telah dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Diantara upaya yang telah dilakukan ialah telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 di samping Undang-Undang dan Keputusan Menteri Agama yang selama ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan haji. Upaya lainnya adalah pengembangan struktur organisasi sampai pada tingkat wilayah dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, merekonstruksi komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terdiri dari baiaya langsung dan biaya tidak langsung, menyempurnakan sistem pendaftaran, rekruitmen petugas haji dengan lebih ketat, selektif, menguatkan identitas nasional, meningkatkan kualitas pemondokan, catering, transportasi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas bimbingan ibadah. Di samping itu, perbaikan juga dilakukan dengan peningkatan pengamanan, menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), ISO 9001; 2008, serta meningkatkan kerjasama antara instansi terkait.

Di bidang pendidikan agama dan keagamaan, bahwa dalam rangka sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mampu membentuk manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, agar menjadi manusia yang terdidik, sehat, berilmu dan memiliki keterampilan hidup, berkepribadian sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, masyarakat dan tanah air, maka penyelenggaraan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama, seperti madrasah, pendidikan diniyah, pondok pesantren, pendidikan agama Islam di sekolah umum dan perguruan tinggi agama Islam, dipandang perlu untuk segera mencapai standar penyelenggaraan pendidikan, Diskursus mengenai lembaga-lembaga pendidikan ini memang klasik, namun senantiasa relevan selama mencapai standar belum terpenuhi, baik itu karena hambatan ekonomis, birokratis, maupun legal (politis), terlebih lagi dengan terbitnya PP.No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Selanjutnya, dalam upaya menciptakan good goverment and clean government, permasalahan tentang belum optimalnya peningkatan disiplin pegawai, masih terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, masih rendahnya kinerja SDM aparatur, sistem manajemen, kelembagaan dan ketatalaksanaan, masih terjadinya in-efisiensi dan in-efektifitas kerja, dan terbatasnya kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan PNS, serta terdapatnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan tuntunan perubahan, telah menunjukkan perlu adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi bila disertakan sisi eksternal, Kementerian Agama juga perlu menyesuaikan dengan tuntunan globalisasi dan revolusi teknologi yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya ini dilakukan dengan berbagai tahapan, seperti system complience, di mana semua program dan kegiatan lembaga dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; system performance yang mengharuskan semua program dan kegiatan lembaga diarahkan untuk mencapai kinerja lembaga yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan system accountibility menuntut agar semua program dan kegiatan lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, karena kepuasan pelayanan (customer excellence) itu bukan hanya tergantung pada kinerja dan birokrasi, tetapi juga tergantung pada kesesuaian antara yang diinginkan publik dengan pelayanan yang diberikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berupaya terus-menerus mengevaluasi seberapa jauh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu institusi pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban melaporkan hasil kinerja selama satu tahun anggaran. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015 maka disusun Laporan Kinerja Triwulan I dan II Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sebagai akuntabilitas publik yang dapat diakses oleh semua Stakeholder.

    1. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2015, sekaligus sebagai bahan perumusan kebijakan dalam pengambilan keputusan dan perbandingan untuk pelaksanaan program kerja di tahun-tahun mendatang.

Di samping itu, diharapkan dapat memberikan gambaran informasi seberapa jauh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas dan fungsinya.

    1. Kedudukan

Kementerian Agama RI adalah Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Agama, dipimpin oleh Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

    1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah propinsi bedasarkan kebijakan Menteri Agama dan Peraturan perundang-undangan; dengan fungsi sebagai berikut:

    1. Program Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2015 ini memiliki 8 (delapan) Program Anggaran yaitu:

    1. Permasalahan Utama

Adanya beberapa perubahan akun belanja dari peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sehingga program-program tertentu yang terkait dengan perubahan akun belanja tersebut ada yang masih dalam proses pencairan karena harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

    1. Sistematika Penyajian

Agar memberikan gambaran dan informasi yang menyeluruh, laporan kinerja ini disusun dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

  1. Perencanaan Kinerja

    1. Program Sekretariat Jenderal

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Pemberdayaan KUB 1 lembaga, Pembinaan Umat Beragama 240 orang); Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN, (Dokumen Penyelesaian Kasus-Kasus/Advokasi Hukum Kementerian Agama 1 dokumen, Pembinaan SDM di Bidang Hukum dan KLN 207 orang); Pembinaan Administrasi Kepegawaian, (Asessmen dan Pengembangan Pegawai 444 orang, Pengangkatan CPNS 200 orang, Data PNS 150 orang, Pembinaan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosial 11 keg, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 37 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10 unit); Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN, (Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN 1 dokumen, Layanan Perkantoran 12 bulan, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5 unit); Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana, (Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1 laporan, Penetapan Kinerja 1 laporan, Laporan Kinerja 1 laporan); Pembinaan Administrasi Perencanaan, (Sistem dan Data Perencanaan 1 data, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2 dokumen, Laporan Evaluasi Program dan Koordinasi Lintas Sektoral dan Phln 1 keg, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 10 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 unit); Pembinaan Administrasi Umum, (Pembinaan Administrasi 151 orang, Layanan Perkantoran 12 bulan); Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan, (Pengelolaan Humas dan Layanan Publik 12 bulan, Pengelolaan Data dan Layanan e-data 2 dokumen, Pengelolaan Jaringan dan Situs Web 16 lokasi, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 unit); Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama, (Laporan Kinerja 1 laporan, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 unit).

    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

Program dengan indikator kinerja: Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama (Kendaraan Bermotor 1 unit).

    1. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf (Lembaga Wakaf yang Terbina 26 lembaga, Wakaf produktif 1 keg, Kendaraan Bermotor 1 unit, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 unit); Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat (Lembaga Zakat yang Terbina 20 lembaga, Kendaraan Bermotor 1 unit); Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam (Dokumen Layanan Bidang Penerangan Agama Islam 8 dokumen, Lembaga Penerangan Agama Islam yang Terbina 56 lembaga, Event Nasional 3 event, Penyuluh Agama Islam yang Profesional 295 orang, Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 295 orang, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 20 unit); Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Dokumen Layanan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 6 dokumen, Lembaga Urusan Agama Islam yang Terbina 16 lembaga, Event Nasional 5 event, Pelayanan Nikah 1 KUA, Kendaraan Bermotor 2 unit, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 340 unit); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam (Dokumen Layanan Sekretariat Bimbingan Masyarakat Islam 1 dokumen, Layanan Perkantoran 12 bulan).

    1. Program Pendidikan Islam

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam (Pendidikan Agama Islam yang Bermutu 51 dokumen, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 dokumen);Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam (Santri pendidikan diniyah dan ponren yang berdaya saing 15 santri, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam bermutu 85 lembaga, Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam 10 dokumen, Wajardikdas dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C Pada Pontren 2 dokumen, Pendidikan Life Skil dan Short Course Pontren yang Bermutu 2 dokumen, Santri Miskin penerima Beasiswa 7.070 santri, Santri Berprestasi penerima Beasiswa 85 santri, Santri Ula Penerima BOS 763 santri, Santri Wustha Penerima BOS 1.536 santri, Santri Ulya Penerima BOS 443 santri); Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan madrasah (Madrasah yang Terakreditasi 40 madrasah, Siswa Madrasah yg Berdaya Saing 50 siswa, Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dan RA/BA 14 dokumen, Madrasah dan RA/BA yg Bermutu 110 madrasah, Kurikulum & Pembelajaran Pendidikan Madrasah 7 dokumen, Siswa MI penerima BOS 70.354 siswa, Siswa MTs penerima BOS 56.108 siswa, Siswa MI penerima BSM 10.880 siswa, Siswa MTs penerima BSM 4.318 siswa, Siswa MA penerima BSM 3.032 siswa, Siswa MA penerima BOS 23.799 siswa, Layanan Manajemen & Adm. BOS & BSM Madrasah 2 dokumen); Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan tugas teknis lainnya pendis (Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu 3 dokumen, Data & Sistem Informasi Pendis 2 dokumen, Layanan Perkantoran 12 bulan, Perangkat Pengolah Data & Komunikasi 30 unit, Peralatan & Fasillitas Perkantoran 10 unit).

    1. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen (Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Kristen Yang Terbina 80 lembaga, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Yang Terbina 10 lembaga, Guru Penyuluh Agama Non PNS penerima Tunjangan Profesi 6 orang, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 unit); Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen (Institusi/Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen yang Terbina 1 lembaga, Penyuluh/Pembina Agama/Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang terbina 20 orang, Event/Budaya Keagamaan Yang Terbina 1 event, Penyuluh Non PNS Penerima Bantuan 56 orang, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 unit); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen (Layanan Perkantoran 12 bulan); Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen (Layanan Perkantoran 12 bulan).

    1. Program Bimbingan Masyarakat Katholik

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik (Dokumen Layanan Pendidikan 1 dokumen, Guru PA Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 29 orang, Guru PA Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional 8 orang); Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik (Dokumen Layanan Keagamaan 5 dokumen, Lembaga Keagamaan Katolik yang bermutu 1 lembaga, Tunjangan Penyuluh Non PNS 100 orang, Rumah Ibadah yang Berkualitas 2 lokasi); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik (Layanan Perkantoran 12 bln).

    1. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama yang Berkualitas 80 Orang, Peserta Didik yang Terbina 40 Orang, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Terbina 2 Kegiatan, Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu yang bermutu 14 Lembaga, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4 Unit); Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu (Institusi/Lembaga Keagamaan yang Terbina 13 Lembaga, Penyuluh/Pembina Agama yang terbina 80 Orang, Penyuluh Agama Hindu Non PNS Penerima Tunjangan 80 Orang, Pemberdayaan Umat 2 Kegiatan, Rumah Ibadah yang Berkualitas 9 Lokasi); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bima Hindu (Dokumen Administrasi 1 Dokumen, Layanan Perkantoran 12 Bulan, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 Unit); Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu (Layanan Perkantoran 12 Bulan).

    1. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha (Institusi/Lembaga Keagamaan yang terbina 80 lembaga, Dokumen Layanan Keagamaan 1 dokumen, Penyuluh/Pembina Agama yang terbina 100 orang, Lembaga Keagamaan yang menerima bantuan 16 lembaga, Penyuluh non PNS penerima tunjangan 100 orang, Rumah Ibadah yang berkualitas 25 lokasi, Kendaraan Bermotor 2 unit, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3 unit); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha (Dokumen Administrasi 3 dokumen, Layanan Perkantoran 12 Bulan, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6 unit); Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha (Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terbina 80 orang, Guru PA Non PNS yang menerima tunjangan profesi 2 orang, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan terbina 71 lembaga, Event Pendidikan 2 kegiatan, Dokumen Layanan Pendidikan 4 dokumen, Guru PA Penerima Insentif 49 orang, Layanan Perkantoran 12 Bulan, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7 unit); Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha (Layanan Perkantoran 12 Bulan).

    1. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program yang terdiri atas indikator kinerja: Pelayanan Haji Dalam Negeri (Dokumen standar dan prosedur pelayanan Haji 5088 dokumen, Jamaah Haji yang terlayani secara prima 5088 orang, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3 unit); Pembinaan Haji dan Umrah (Petugas Haji yang Profesional 258 org, Penyuluh Haji dan Pembimbing Manasik Haji di Propinsi yang Terbina 80 org, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah yang Terbina 62 lembaga, Jemaah Haji Mandiri 5088 org, Kendaraan Bermotor 3 unit); Pengelolaan Dana Haji (Dokumen Pengelolaan Dana Haji 1 dok, Dokumen Penertiban Aset Haji 12 dok, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 unit); Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dokumen Administrasi 2 dok, Layanan Sistem Informasi Haji Terpadu 6 keg, Layanan Perkantoran 12 bulan, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7 unit, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 54 unit).

  1. Akuntabilitas Kinerja

    1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Program ini dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

Program Program ini dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program ini dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Pendidikan Islam

Program ini dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

    1. Program Bimbingan Masyarakat Katholik

Program ini dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Program inidengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Program inidengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:

    1. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program inidengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah realisasi di Triwulan I dan II sebagai berikut:



  1. Penutup

    1. Kesimpulan

Secara umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menyerap anggaran 30%.

    1. Saran

Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI kiranya berkenan memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan RI agar memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci tentang Mata Anggaran Kegiatan agar tidak terjadi multi penafsiran dalam hal menerapkan MAK.